uu nomor 10. Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan. uu nomor 10

PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. NO. Diubah dengan : PERPRES No. Undang-Undang . UU Nomor 10 Tahun 1964. ABSTRAK:Sebelumnya, UU No 10 Tahun 2004, telah mengeluarkan TAP MPR dari hierarki. Undang-undang (UU) NO. 2006. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank SentralBerikut daftar lengkap peraturan pelaksana UU Cipta Kerja seperti didapat Liputan6. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. id - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) hari ini, Selasa (17/9/2019) yang kemudian akan disahkan dalam Rapat Paripurna. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan. 10 tahun 2004, hingga saat ini yang digunakan adalah UU No. Ilustrasi ukuran meterai 10. Bea Meterai - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Ekonomi. 000 dan Rp 6. 2020. unduh: undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak)Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (14/10/2019). Katalog Produk. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. UU 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ini mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik. STATUS PERATURAN. NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa Undang-undang No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 60, TLN NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. UU Nomor 10 Tahun 1995. 2006. 10, LN. e. STATUS PERATURAN. 10 tahun 1998. Undang-undang (UU) NO. 59, TLN No. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. UU Nomor 10 Tahun 2020. 3676, LL SETKAB : 34 HLM. KETENTUAN PIDANA 11. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 313 × 480 pixels | 501 × 768 pixels | 1,270 × 1,945 pixels. UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (lama/ telah diganti) dengan UU No. Bea Meterai . Perubahan UU tersebut disahkan dalam sidang paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangahhhhn merupakan salah satu. 000. 5518, LL SETNEG: 4 HLM. KETENTUAN PENUTUP. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Tindak Pidana Perizinan (Ps 46 UUP, Ps 59 UUPS) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016. Mahkamah Konstitusi pertama kali mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian. File. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; (2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; (3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; (4) penugasan. Peraturan Menteri KesehatanNomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah denganPerubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi. Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1. pdf: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 000. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ditempatkan dalam. Undang-undang (UU) NO. 10. NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 1991 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) NO. UU No. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. STATUS PERATURAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. ABSTRAK PERATURAN. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Download. BAB V Kawasan Strategis (Pasal 12 – Pasal 13). 10. 10,. kitab suci atau simbol keagamaan. UU No. NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU/2008/36) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. 2] A. pdf. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku. Dicabut dengan : UU No. 000. BAB III SISTEM PEMILU MENURUT UU NO. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003. Singkatan. Preview. Undang-undang (UU) NO. Berlangganan Pro. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan. Bea Materai hanya dikenakan untuk dokumen nominal di atas 5 Juta Rupiah, nominal dibawah 5 Juta Rupiah tidak dikenakan bea meterai. 745 Peraturan; Pencarian Spesifik. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden ( Keppres) Nomor 22 Tahun. Adapun kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan UU ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah. Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Amar Putusan: 1. 215 , TLN NO. STATUS PERATURAN. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 1 angka. 2008/NO. 44, TLN NO. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Ketenaganukliran - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. 1995. 79, TLN No. pdf. U. 8 Tahun 1999. UU No. 1999/ No. 99 KB. 6. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. 10. Pada masa sebelum Perubahan (Amendemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan pertama yang mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan yang berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. UU No. Status Regulasi. 10. Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 49 ayat (2) yaitu : (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 7. Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya mengatur bahwa Pemilu dan Pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024. Ilustrasi ukuran meterai 10. 1964. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. 2015/NO. 10. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011. 79, TLN No. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka. bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; f. 28 B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 (UU/1994/10) (1994) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. publication. Nomor. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain: a. 010/2018 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. id, berdasarkan undang-undang, bea meterai memiliki aturan yang berdasarkan pada asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apa saja? Berikut rinciannya: 1. Undang-Undang (UU) Ditampilkan 1 - 20 data dari 1. 10, LN. Pasal 14 huruf j, k, dan 1 Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembara Negara Nomor 1287) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 2. Preview. Dicabut dengan : UU No. G Jalan Dr. 3612, LL. UU No 10 th 1992 ttg Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah UU ini. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat. UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Tap untuk memuat ulang. Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. E. TB. 2020/No. 51, TLN NO. UU 11 1994. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. 28805 kali dilihat. com - Materai tarif tunggal Rp 10. 000 akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Walikota menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Provinsi Jawa Barat. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. UU Nomor 10 Tahun. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 (UU/2011/10) (2011) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. STATUS PERATURAN. Preview. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7. Belum Tersedia. Ditetapkan: 08 Agustus 2011. 5232, LL SETNEG: 36 HLM. 182 Tahun 1998. Amar Putusan:1. Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sembunyikan. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Simplifikasi 7 amanat Pasal dan mencabut 1 PP. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya. 000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi: 1. 53, TLN. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 04/2017 Tahun 2017 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Belum Tersedia.